Ketua Umum HIMAPP Koltim, Asrul Sandi, menyoroti buruknya respon Dinas PUPR Kolaka Timur terhadap kondisi sejumlah ruas jalan rusak yang hingga kini belum mendapatkan penanganan serius. Kerusakan jalan di berbagai titik dinilai semakin menghambat aktivitas masyarakat, mulai dari akses ekonomi, pendidikan, hingga mobilitas warga antar desa dan kecamatan.
Salah satu titik yang menjadi sorotan berada di wilayah Ameroro, Kecamatan Tinondo, yang kondisi jalannya dinilai semakin memprihatinkan dan sulit dilalui masyarakat, terutama saat musim hujan. Warga disebut kerap mengalami kesulitan melintas akibat jalan berlumpur dan rusak parah.
Menurut Asrul Sandi, pemerintah daerah tidak boleh terus membiarkan masyarakat menghadapi kondisi infrastruktur yang memprihatinkan tanpa langkah cepat dan nyata. Ia menilai respon Dinas PUPR sejauh ini terkesan lamban dan belum menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan jalan rusak yang sudah lama dikeluhkan masyarakat.
“Hingga hari ini respon PUPR kami nilai masih buruk dan belum maksimal. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan hanya menunggu proses yang berkepanjangan sementara kondisi jalan semakin rusak,” tegas Asrul Sandi.
HIMAPP Koltim juga mendesak Pemerintah Daerah segera menurunkan alat berat milik pemerintah di berbagai titik kerusakan jalan, termasuk di wilayah Ameroro, Kecamatan Tinondo, untuk melakukan penanganan darurat dan perbaikan sementara. Menurutnya, alat berat daerah seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membuka akses masyarakat yang saat ini terganggu akibat jalan berlumpur, berlubang, dan sulit dilalui kendaraan.
“Asal ada keseriusan dan keberpihakan kepada rakyat, alat berat milik pemerintah bisa segera diturunkan untuk melakukan pemerataan dan perbaikan sementara di titik-titik yang paling parah. Jangan sampai fasilitas daerah hanya tersimpan sementara masyarakat terus menjadi korban buruknya infrastruktur,” lanjutnya.
HIMAPP Koltim menegaskan bahwa infrastruktur jalan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah konkret agar kepercayaan publik terhadap keseriusan pembangunan di Kolaka Timur tetap terjaga.