Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kolaka Timur terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Santri, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kolaka Timur dari Fraksi Mercy Bersinar, menyampaikan pandangan umum fraksinya yang berisi sejumlah catatan strategis sebagai bahan evaluasi sekaligus rekomendasi terhadap arah pembangunan daerah ke depan.
Dalam penyampaiannya, Santri menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur perlu mengambil langkah-langkah yang lebih progresif dan terukur dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, optimalisasi sektor-sektor produktif serta pengembangan potensi unggulan daerah harus menjadi prioritas guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak hanya dimaknai sebagai laporan administratif atas penggunaan anggaran, tetapi juga harus menjadi instrumen evaluasi yang komprehensif terhadap capaian pembangunan. Oleh karena itu, hasil evaluasi tersebut perlu dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Pada sektor infrastruktur, Santri memberikan perhatian khusus terhadap kondisi jalan dan jembatan yang hingga saat ini masih memerlukan penanganan serius, terutama di wilayah pedesaan yang menjadi urat nadi aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang memadai dinilai memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas warga, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.
Lebih lanjut, Santri menyoroti kondisi ruas jalan Ameroro–Singgere yang beberapa waktu terakhir menjadi perhatian publik dan diberitakan oleh sejumlah media lokal. Ia menilai aktivitas kerja bakti masyarakat dalam memperbaiki jalan secara swadaya merupakan bentuk kepedulian dan semangat gotong royong yang patut diapresiasi. Namun demikian, kondisi tersebut juga menunjukkan perlunya respons yang lebih cepat dan konkret dari pemerintah daerah dalam menangani kerusakan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Selain persoalan infrastruktur jalan, Santri juga menekankan pentingnya penguatan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana di Kabupaten Kolaka Timur. Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap berbagai kejadian seperti tanah longsor dan pohon tumbang yang kerap mengganggu aktivitas masyarakat serta akses transportasi di sejumlah wilayah.
Sebagai langkah preventif dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, Fraksi Mercy Bersinar turut mendorong pembangunan infrastruktur pengendalian banjir pada titik-titik rawan genangan dan kawasan dengan elevasi rendah. Pembangunan drainase yang terintegrasi, normalisasi saluran air, serta infrastruktur pengendalian banjir lainnya dinilai penting untuk mengurangi risiko kerugian masyarakat dan menjamin keberlanjutan pembangunan daerah.
Mengakhiri pandangan fraksinya, Santri menegaskan bahwa berbagai masukan yang disampaikan merupakan bagian dari komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara konstruktif. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dapat menjadikan seluruh catatan dan rekomendasi tersebut sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan yang lebih efektif, efisien, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Mercy Bersinar berharap setiap program pembangunan yang direncanakan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan Kabupaten Kolaka Timur,” tutup Santri.